Iklan

Iklan

,

Delapan Fraksi DPRD Bone Sepakat, APBD 2026 Resmi Disahkan

Tim Redaksi
30 Nov 2025, 11/30/2025 04:55:00 PM WIB Last Updated 2025-12-01T00:55:34Z

UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Delapan Fraksi DPRD Kabupaten Bone secara bulat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Bone, Minggu 30 November 2025 malam.


Rapat dipimpin Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong dan didampingi Wakil Ketua, Irwandi Burhan, Khairul Amran, serta Muh. Asrullah.


Hadir dalam rapat Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., Pj Sekretaris Daerah Bone, Andi Saharuddin, S.STP., M.Si, para anggota DPRD, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Bone.


Dalam paripurna, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui kedua Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda. APBD Bone 2026 tercatat sebesar Rp 2,602 triliun.


Juru bicara Fraksi Gerindra, Bustanil Arifin, menegaskan bahwa fraksinya menerima kedua Ranperda.


 Hal senada disampaikan Fraksi PKB melalui Andi Adhar, Fraksi Golkar melalui Andi Muhammad Ridwan, serta Fraksi PPP melalui Ringga Risa Swara yang menyatakan persetujuannya.


Fraksi PKS melalui Andi Maulana menyatakan persetujuan Ranperda menjadi Perda.


“Denganmengucapkanbismillahirrahmanirrahim Fraksi PKS menyetujui kedua Ranperda menjadi Perda,” kata Andi Maulana.


Demikian pula Fraksi Partai NasDem melalui Abul Khaeri, dan Fraksi Ampera melalui Andi Muhammad Bahtiar.


Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui juru bicara Seheruddin menegaskan tidak menolak dan menyatakan setuju atas penetapan kedua Ranperda menjadi Perda.


“Dengan mendengarkan semua pandangan fraksi, maka pimpinan berpendapat bahwa seluruh fraksi menerima Ranperda secara aklamasi,” kata Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong setelah mendengar penyampaian delapan fraksi.


Dengan persetujuan tersebut, APBD 2026 dan penyelenggaraan peternakan resmi ditetapkan peraturan daerah.


Iklan