UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE-- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone kembali mempertanyakan komitmen DPRD Kabupaten Bone terhadap hasil aksi demonstrasi dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, PMII menilai belum terdapat tindak lanjut yang nyata terhadap seluruh tuntutan yang telah disampaikan dalam forum tersebut.
Ketua Cabang PMII Bone, Zulkifli, mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan merupakan bentuk perjuangan untuk memastikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat mendapat penyelesaian yang konkret. Namun, menurutnya, hingga kini belum terlihat langkah nyata dari DPRD maupun pihak terkait dalam merealisasikan hasil RDPU.
"Kami mempertanyakan keseriusan DPRD dalam mengawal hasil aksi demonstrasi dan RDPU. Sampai hari ini kami belum melihat adanya tindak lanjut yang nyata terhadap seluruh tuntutan yang telah kami perjuangkan. Jangan sampai aksi yang melibatkan masyarakat, RDPU yang telah dilaksanakan, serta berbagai komitmen yang disampaikan hanya menjadi formalitas tanpa penyelesaian," tegas Zulkifli.
Menurut PMII, salah satu persoalan yang hingga kini belum menunjukkan penyelesaian adalah keberadaan tiga dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Ajangale, Barebbo, dan Kahu yang hingga saat ini belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). PMII menilai persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena berkaitan dengan standar keamanan dan kelayakan penyelenggaraan program.
"Tiga dapur MBG di Ajangale, Barebbo, dan Kahu yang menjadi bagian dari tuntutan kami juga belum menunjukkan adanya penyelesaian. Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keamanan pangan dan keselamatan masyarakat. DPRD harus memastikan seluruh instansi terkait segera mengambil langkah konkret," ujarnya.
PMII menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya sebatas menerima aspirasi masyarakat. Menurut Zulkifli, publik berhak mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan hasil RDPU dan realisasi seluruh tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi.
"Kami meminta DPRD membuka secara transparan perkembangan tindak lanjut hasil RDPU kepada masyarakat. Jangan biarkan kepercayaan publik hilang hanya karena lambannya respons terhadap persoalan yang telah menjadi perhatian bersama," katanya.
PMII Bone menegaskan masih membuka ruang komunikasi dan memberikan kesempatan kepada DPRD serta seluruh pihak terkait untuk segera menunjukkan iktikad baik dengan merealisasikan seluruh tuntutan yang telah disampaikan. Namun, apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret maupun penjelasan resmi mengenai tindak lanjut hasil aksi demonstrasi dan RDPU, PMII Bone memastikan akan kembali mengonsolidasikan kekuatan massa bersama elemen Cipayung Plus dan masyarakat untuk menggelar aksi demonstrasi lanjutan.
"Ini adalah peringatan terakhir. Kami masih memberikan ruang kepada DPRD untuk membuktikan komitmennya kepada rakyat. Tetapi jika seluruh tuntutan tetap diabaikan dan tidak ada tindak lanjut yang jelas, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Bagi PMII, mengawal kepentingan rakyat adalah komitmen yang tidak akan pernah kami hentikan sebelum seluruh tuntutan benar-benar direalisasikan," tutup Zulkifli.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari DPRD Kabupaten Bone mengenai perkembangan tindak lanjut atas hasil aksi demonstrasi maupun rekomendasi RDPU yang menjadi perhatian PMII Bone.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi