UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bone yang terdiri atas unsur Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Bone menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bone, DPRD Bone, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dalam aksi penyampaian aspirasi yang digelar, Rabu (17/6/2026).
Tuntutan tersebut lahir dari hasil kajian akademik terhadap berbagai persoalan strategis yang dinilai menjadi perhatian publik di Kabupaten Bone. Sejumlah isu yang disoroti antara lain tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), realisasi Universal Health Coverage (UHC), dugaan aktivitas tambang ilegal, penyalahgunaan BBM subsidi, pengangkatan 17 tenaga ahli, hingga keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM).
Dalam pernyataannya, aliansi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Bone, dan seluruh pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan meliputi penolakan terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali praktik Dwifungsi ABRI dalam bentuk baru. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah program tersebut.
Aliansi turut mendesak Pemerintah Kabupaten Bone, DPRD Bone, dan Inspektorat untuk membuka secara transparan anggaran serta pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga meminta agar setiap lokasi pembangunan dilengkapi papan informasi sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.
Di sektor kesehatan, massa aksi menuntut realisasi Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh sesuai perencanaan dalam RPJMD dan penganggaran daerah guna menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
Terkait dugaan aktivitas tambang ilegal, aliansi meminta aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah dan DPRD melakukan investigasi serta penindakan tegas terhadap aktivitas yang diduga terjadi di Kecamatan Cenrana maupun wilayah lainnya.
Mereka juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang dinilai merugikan masyarakat. Selain itu, aliansi mendesak pemerintah daerah membuka informasi terkait dasar hukum, mekanisme pengangkatan, tugas, fungsi, serta besaran anggaran bagi 17 tenaga ahli yang telah diangkat.
Keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bone juga menjadi perhatian. Massa aksi meminta dilakukan audit, evaluasi, dan penertiban terhadap seluruh THM yang beroperasi di wilayah tersebut.
Selain menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah, aliansi juga meminta DPRD Kabupaten Bone menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap seluruh kebijakan, program, dan penggunaan anggaran daerah agar pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Jenderal Lapangan Cipayung Plus dan BEM Kabupaten Bone, Arfa, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan.
“Tuntutan hari ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus mengawal berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Bone. Ini bukan aksi terakhir. Jika tuntutan yang kami sampaikan tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, kami siap melaksanakan aksi yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., bersama unsur Forkopimda menerima langsung aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bone.
Menurutnya, dialog yang berlangsung antara mahasiswa dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan perbaikan kebijakan.
“Mewakili Forkopimda, tentu kami menerima masukan ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten Bone akan segera kami tindak lanjuti. Kami juga menunggu undangan DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagai tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Cipayung Plus atas aspirasi yang disampaikan demi kemajuan Bone,” ujarnya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi