UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bone di Ruang Pertemuan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Jalan Stadion Lapatau, Kelurahan Macanang, Watampone, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergitas Reforma Agraria di Kabupaten Bone: Menata Aset, Membuka Akses, Mengakselerasi Kesejahteraan” ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bone.
Rakor tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bone, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto, S.H., para asisten, kepala OPD, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, Rektor Universitas Andi Sudirman Bone, Pimpinan Cabang BRI Watampone, Ketua Divisi TDA Kabupaten Bone, serta perwakilan camat dan kepala desa.
Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bone, Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa reforma agraria memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, persoalan sengketa tanah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara serius karena banyak masyarakat yang terlibat konflik hukum hingga ke tingkat peradilan akibat belum jelasnya status dan alas hak kepemilikan tanah.
“Masih banyak masyarakat kita yang bersengketa secara hukum hingga ke peradilan karena persoalan alas hak. Karena itu, reforma agraria harus menjadi instrumen untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Asman Sulaiman.
Ia menambahkan, hasil pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti hingga tingkat kecamatan dan desa guna membangun sinergi yang lebih kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria.
“Kita akan tindak lanjuti hingga pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk memperkuat sinergitas. Saya juga berharap seluruh camat dan bidang terkait dapat memanfaatkan forum ini secara maksimal untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang ada sehingga dapat dicarikan solusi bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan reforma agraria. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci agar program penataan aset dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bone bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat pelaksanaan reforma agraria untuk mengurangi konflik pertanahan, meningkatkan kepastian hukum, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset tanah yang lebih produktif.
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi