Oleh : Fitri Suciati
Mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Unim Bone
Ketika pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), banyak harapan yang muncul di tengah masyarakat. Program ini tidak hanya diproyeksikan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Sebagai mahasiswa, saya melihat program ini sebagai langkah yang patut diapresiasi, mengingat persoalan gizi masih menjadi tantangan yang nyata di Indonesia. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan angka stunting nasional masih berada pada 19,8 persen. Angka ini memang terus menurun, tetapi tetap menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Bagi saya, MBG bukan sekadar program pembagian makanan. Di baliknya terdapat gagasan besar tentang bagaimana negara hadir untuk memastikan generasi muda memperoleh hak dasar mereka atas gizi yang layak. Jika kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, maka peluang mereka untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan berkembang secara optimal tentu akan semakin besar. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, melihat MBG hanya dari sisi manfaatnya tentu tidak cukup. Sebagai sebuah kebijakan publik, program ini juga perlu dilihat dari bagaimana ia dijalankan. Sejauh ini, MBG ternyata tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat. Badan Gizi Nasional mencatat bahwa pelaksanaan program ini telah membuka ratusan ribu lapangan kerja dan melibatkan banyak pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan. Artinya, MBG memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah.
Meski demikian, saya melihat bahwa keberhasilan program ini masih belum bisa disimpulkan secara terburu-buru. Di sejumlah daerah, manfaat ekonomi yang diharapkan belum sepenuhnya dirasakan karena keterlibatan pelaku usaha lokal masih menghadapi berbagai keterbatasan. Selain itu, beberapa persoalan terkait distribusi, kualitas makanan, dan pengawasan program menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang baik tetap membutuhkan tata kelola yang baik pula agar tujuan yang ingin dicapai tidak berhenti sebagai harapan semata.
Pada akhirnya, saya memandang MBG sebagai program yang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, potensi tersebut hanya akan menjadi kenyataan apabila pelaksanaannya terus dievaluasi dan diperbaiki. Mendukung sebuah program bukan berarti menutup mata terhadap kekurangannya, sebagaimana mengkritik sebuah program bukan berarti menolak tujuan baik yang ingin dicapai. Justru melalui sikap yang kritis dan objektif, kita dapat memastikan bahwa MBG benar-benar mampu menjadi investasi bagi kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi