UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pemberdayaan Desa Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palakka menggelar kegiatan Penguatan Peran BPD dan Simulasi Musyawarah Desa Partisipatif pada 22 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan desa.
Kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai peran strategis BPD sebagai lembaga representasi masyarakat yang bertugas menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi warga. Selanjutnya, perwakilan masyarakat dari setiap dusun mengikuti simulasi musyawarah desa untuk mengidentifikasi berbagai potensi serta permasalahan di wilayah masing-masing.
Diskusi berlangsung secara terbuka dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan mahasiswa KKN sebagai fasilitator. Dari hasil pembahasan tersebut disusun Peta Potensi dan Permasalahan Desa Palakka yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa dan BPD sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan yang lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketua BPD Desa Palakka, Ambo Tahe, mengapresiasi kolaborasi mahasiswa KKN Ilmu Politik Unhas yang menggandeng BPD dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Kami mengapresiasi inisiatif mahasiswa KKN Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah bermitra dengan BPD dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin memahami bahwa setiap aspirasi memiliki ruang untuk didengar dan diperjuangkan melalui mekanisme musyawarah desa," ujarnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab Program Kerja sekaligus Koordinator Kabupaten KKN Bone, Muh. Rifki Ar Rahman, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah yang menghubungkan teori politik dengan praktik pemerintahan desa.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui pemilihan pemimpin, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, berdialog, dan menentukan arah pembangunan desa. Dalam proses tersebut, BPD memiliki peran penting sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rifki berharap kemitraan antara mahasiswa KKN dan BPD mampu memperkuat budaya partisipasi masyarakat. Ia menilai, musyawarah yang didasarkan pada identifikasi potensi dan permasalahan secara objektif akan menghasilkan rekomendasi pembangunan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat fungsi representasi BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi