UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Pengelolaan keuangan dan pembangunan 328 desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dinilai membutuhkan penguatan kapasitas aparatur agar anggaran desa dapat dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang dibuka Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (10/8/2026).
Kegiatan ini digelar melalui kerja sama dengan anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Bone, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Pelaksanaan workshop didukung pembiayaan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKP.
Sebanyak 277 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas kepala desa, pendamping desa, camat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga perwakilan badan usaha milik desa (BUMDes).
Sejumlah kepala desa lainnya mengikuti workshop secara daring melalui Zoom.
Koordinator Pengawasan BPKP, Indra Kurniawan, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Menurutnya, aparatur desa perlu memiliki pemahaman yang baik terkait tata kelola anggaran dan pembangunan sehingga setiap program dapat berjalan efektif serta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Desa Dinilai Punya Peran Strategis
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengatakan penguatan kapasitas desa menjadi penting karena desa memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini sangat penting, terutama penguatan desa. Kita memiliki 328 desa yang memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan. Tentu acara ini sangat relevan dan penting,” ujar Andi Akmal.
Ia menegaskan pembangunan desa tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, DPR RI, serta berbagai lembaga negara untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Bone menyatakan terbuka terhadap dukungan dari anggota DPR RI, termasuk dalam mendorong program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Anggota DPR RI datang di Bone harus kita sambut, apa pun partainya. Kita harus senang, apalagi yang datang membawa banyak program di daerah pemilihannya,” katanya.
Soroti Pentingnya Dukungan Transfer ke Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, khususnya melalui kebijakan transfer ke daerah.
Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan masih sangat berkaitan dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia pun berharap keterwakilan Bone di tingkat nasional dapat ikut memperjuangkan peningkatan dukungan anggaran bagi daerah.
“Kita berharap perwakilan kita di pusat bisa membantu meningkatkan dana transfer ke daerah, jangan dipotong,” ujarnya.
Andi Akmal menyebut Komisi XI DPR RI memiliki posisi strategis dalam pembahasan kebijakan keuangan negara, termasuk dalam kaitannya dengan sejumlah lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan BPKP.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Bone, kata dia, tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan.
Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan positif, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi hingga penurunan angka kemiskinan.
“Apalagi dengan adanya perwakilan kita di DPR, ada Pak Menteri Pertanian dan Pak Gubernur. Insyaallah kita bisa bersama-sama membangun Bone yang lebih baik,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi