UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Collipujie kembali mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone agar segera menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua DPRD Bone. Desakan itu disampaikan lantaran hingga kini BK dinilai belum menunjukkan langkah konkret meski telah menerima pengaduan resmi dari organisasi tersebut.
Sekretaris Collipujie, Irfan S. Sy, menegaskan bahwa lambannya penanganan perkara etik berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan etika.
"Persoalan ini bukan sekadar menyangkut satu individu, tetapi menyangkut marwah lembaga DPRD. Badan Kehormatan dibentuk untuk menjaga kehormatan lembaga melalui penegakan kode etik, bukan untuk membiarkan dugaan pelanggaran menggantung tanpa kepastian," ujarnya.
Menurut Irfan, setelah pengaduan resmi diterima, BK memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk segera menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Penundaan tanpa alasan yang jelas, kata dia, hanya akan memperkuat anggapan publik bahwa pengawasan etik di DPRD tidak berjalan efektif.
Sementara itu, Andi Afdhal menyampaikan peringatan keras bahwa apabila Badan Kehormatan tetap tidak menunjukkan keberanian untuk melaksanakan sidang etik, maka seluruh perangkat BK DPRD Bone sepatutnya mempertimbangkan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
"Apabila Badan Kehormatan tidak sanggup menjalankan fungsi dan kewenangan yang telah diamanahkan, maka langkah yang paling terhormat adalah mengundurkan diri secara bersama-sama. Jabatan bukan sekadar kehormatan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik," tegasnya.
Ia menegaskan, desakan tersebut bukan bertujuan menyerang pribadi siapa pun, melainkan sebagai upaya menjaga integritas DPRD Bone agar tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Collipujie berharap Badan Kehormatan segera menjadwalkan sidang etik secara terbuka, profesional, dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut mereka, kepastian proses jauh lebih penting daripada membiarkan polemik berlarut-larut yang berpotensi merusak citra lembaga perwakilan rakyat.
"Kami ingin melihat keberanian lembaga menegakkan etika. Sebab, ketika pelanggaran etik dibiarkan tanpa proses, yang runtuh bukan hanya wibawa seseorang, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi yang mereka wakili," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi