UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Prof. Dr. H.A.M. Nurdin Halid, bersama Kementerian Koperasi menggelar Sosialisasi Ekosistem Perkoperasian di Hotel Sarlim, Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Watampone, Kabupaten Bone.
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi Universitas Cahaya Prima (UNCAPI), Dr. Herman, S.Sos., M.Si., sebagai pemateri. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penguatan ekosistem koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam pemaparannya, Dr. Herman menegaskan bahwa pengembangan KDKMP membutuhkan kolaborasi aktif berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan, pengurus koperasi, pelaku usaha, serta masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program koperasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Diperlukan sinergi yang kuat agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi di setiap wilayah.
"KDKMP ini merupakan program pusat. Sehingga dianggap penting untuk direalisasikan, salah satu upaya untuk menyukseskan yakni kolaborasi aktif antarstakeholder, baik di tingkat pemerintahan daerah hingga desa," ungkapnya.
Ia menjelaskan, setiap pemangku kepentingan harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan program berjalan terarah dan tidak terkesan sendiri-sendiri.
Pemerintah daerah, misalnya, dapat berperan dalam mengoordinasikan dukungan kebijakan dan fasilitasi sesuai kewenangannya. Sementara itu, pemerintah desa dan kelurahan dapat membantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, kebutuhan masyarakat, serta peluang usaha yang dapat dikembangkan melalui koperasi.
Di sisi lain, pengurus koperasi perlu memastikan bahwa perencanaan usaha disusun berdasarkan kebutuhan anggota dan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
"Kolaborasi ini harus dibangun sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Semua pihak perlu memahami tugas masing-masing, sehingga program KDKMP benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Fondasi
Selain kolaborasi, Dr. Herman menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan KDKMP. Menurutnya, keterbukaan merupakan prinsip mendasar yang harus dijaga karena koperasi melibatkan kepentingan banyak orang, terutama para anggota.
"Transparansi dalam pengelolaan koperasi ini perlu menjadi perhatian karena koperasi ini akan melibatkan banyak peserta dari kalangan masyarakat," tukasnya.
Ia menilai, transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan anggota terhadap pengurus dan kelembagaan koperasi. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting agar masyarakat bersedia berpartisipasi aktif, baik melalui keanggotaan, dukungan terhadap kegiatan usaha maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Dalam praktiknya, keterbukaan dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, penggunaan dana, perkembangan kegiatan usaha, hingga hasil yang dicapai koperasi.
Informasi tersebut perlu disampaikan secara jelas melalui mekanisme yang dapat dipahami anggota dan sesuai dengan ketentuan perkoperasian.
Keterbukaan juga harus diikuti pertanggungjawaban pengurus atas keputusan yang diambil. Dengan begitu, anggota memiliki kesempatan untuk mengetahui perkembangan koperasi, menyampaikan masukan, serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai mekanisme organisasi.
Menurut Dr. Herman, tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dapat membantu mencegah kesalahpahaman di antara anggota sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pengurus koperasi.
Pengembangan Usaha Harus Berbasis Potensi Lokal
Dr. Herman juga menekankan bahwa KDKMP harus berorientasi pada kepentingan anggota dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Koperasi tidak semestinya hanya dipahami sebagai program administratif atau pembentukan badan usaha, tetapi perlu dikembangkan menjadi wadah ekonomi bersama yang memiliki kegiatan usaha jelas dan memberikan manfaat nyata.
Karena itu, pemetaan potensi desa dan kelurahan menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan koperasi.
Setiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan hingga berbagai usaha produktif masyarakat. Potensi tersebut perlu diidentifikasi agar kegiatan usaha koperasi sesuai dengan kebutuhan dan peluang yang tersedia.
Dalam konteks Kabupaten Bone, pendekatan berbasis potensi lokal dinilai relevan untuk mendorong koperasi menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.
Namun, penentuan jenis usaha tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan pasar, kesiapan pengelola, kemampuan permodalan, serta perencanaan bisnis yang realistis agar usaha koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi aspek penting. Pengurus dan pengelola koperasi perlu memiliki pemahaman mengenai administrasi kelembagaan, manajemen usaha, pencatatan keuangan, pelayanan anggota, serta pengelolaan risiko.
Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, koperasi berpotensi menghadapi kendala dalam menjalankan usaha dan mempertahankan keberlanjutan organisasi.
Oleh karena itu, sosialisasi perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan koperasi.
Keberhasilan KDKMP Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat
Lebih lanjut, keberhasilan KDKMP perlu dilihat dari perkembangan kegiatan usaha, partisipasi anggota, kualitas tata kelola, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan dan menentukan langkah perbaikan yang dibutuhkan.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap ekosistem perkoperasian semakin meningkat. Keterlibatan pemerintah, pengurus koperasi, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu membangun kerja sama yang saling mendukung dalam mengembangkan koperasi.
Kehadiran Dr. Herman sebagai pemateri sekaligus akademisi UNCAPI menegaskan pentingnya kolaborasi dan transparansi sebagai fondasi pengelolaan KDKMP. Kedua aspek tersebut perlu berjalan beriringan agar program dapat dilaksanakan secara terarah, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, pengembangan KDKMP tidak hanya bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak membangun tata kelola yang baik serta memastikan koperasi berjalan sesuai kebutuhan anggotanya.
Dengan pengelolaan yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada potensi lokal, koperasi diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Bone.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi