UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Polemik keikutsertaan atlet biliar bernama Jaydent pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan terus menuai sorotan. Sejumlah pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) kabupaten/kota menyatakan keberatan dan mempertanyakan konsistensi penerapan regulasi kompetisi oleh KONI dan POBSI Sulsel. Selasa (10/11/2026)
Sebelumnya, sebanyak 12 pengurus POBSI kabupaten/kota melakukan aksi walk out (WO) dan menolak bertanding pada cabang olahraga biliar sebagai bentuk protes. Aksi tersebut dilakukan karena mereka menilai belum ada ketegasan dalam menyikapi persoalan status administrasi atlet yang bersangkutan.
Sekretaris POBSI Wajo, Adriansyah, menegaskan bahwa terdapat 12 pengurus POBSI kabupaten/kota yang menyatakan keberatan terhadap keputusan tersebut. Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengikuti forum pertemuan bersama Wakil Ketua I KONI Sulsel dan jajaran POBSI Sulsel. Namun, aspirasi yang disampaikan dinilai belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.
"Ada 12 pengurus POBSI kabupaten yang menyatakan keberatan. Dan sudah forum pertemuan dengan Wakil Ketua I KONI Sulsel dan POBSI Sulsel, namun suara kami tidak didengarkan, jadi kami mau tidak mau harus bermain," tegas Adriansyah.
Ia juga menilai keputusan yang tetap memberikan kesempatan kepada Jaydent untuk bertanding dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan regulasi olahraga, terlebih jika aturan yang telah ditetapkan justru tidak diterapkan secara konsisten.
“Ini menjadi preseden buruk ketika regulasi yang ditetapkan KONI Sulsel terkait pelaksanaan cabor biliar justru mereka langgar sendiri, hanya karena satu atlet mau diloloskan. Padahal ini pelanggaran karena status atletnya yang terdaftar di dua daerah,” lanjutnya.
Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua III POBSI Soppeng, Rizky Putra Pratama atau yang akrab disapa Nono. Ia menyayangkan sikap KONI dan POBSI Sulsel yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menyikapi persoalan tersebut.
"KONI dan POBSI Sulsel menutup mata terkait hal ini, sangat disayangkan. Sudah jelas pelanggaran, kenapa dibiarkan?" ujarnya.
Nono menegaskan, keberatan yang disampaikan bukan karena pihaknya menghindari persaingan, melainkan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan seluruh atlet bertanding berdasarkan regulasi yang sama.
“Kami hanya mengikuti regulasi Porprov yang telah disusun KONI dan POBSI Sulsel. Kami seakan tertekan karena hasil pertemuan forum, Jaydent tetap akan dimainkan. Jadi kami sangat kecewa atas keputusan tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua POBSI Bantaeng, Andi Ansar, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan dilandasi kebencian terhadap atlet yang bersangkutan. Menurutnya, persoalan ini harus ditempatkan sebagai masalah kepatuhan terhadap regulasi dan administrasi keolahragaan.
Ia menyebut Jaydent sebelumnya telah mengikuti Pra-Porprov Sulsel 2025. Namun, riwayat atlet tersebut yang pernah tercatat sebagai atlet Sulawesi Tengah dinilai perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi status atlet.
“Kami tidak ada kebencian dengan adik Jaydent ini. Kami tidak ada masalah. Kami hanya ingin menegakkan aturan. Supaya ini menjadi pembelajaran di kemudian hari, bahwa atlet harus konsisten,” katanya.
Andi Ansar juga meminta agar dugaan pelanggaran administrasi tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku serta tidak dibiarkan tanpa penyelesaian.
“Ini termasuk indisipliner, pelanggaran administrasi dan perlu ada sanksi tegas,” tegasnya.
Gelombang keberatan dari 12 pengurus POBSI kabupaten/kota ini menjadi sorotan terhadap konsistensi KONI Sulawesi Selatan dan POBSI Sulsel dalam menerapkan regulasi Porprov, khususnya terkait persyaratan serta status administrasi atlet.
Para pengurus daerah berharap pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar keputusan yang mengizinkan Jaydent bertanding. Mereka menilai ketegasan dan konsistensi penerapan aturan merupakan hal mendasar untuk menjaga integritas kompetisi serta menjamin keadilan bagi seluruh kontingen.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari KONI Sulawesi Selatan maupun POBSI Sulsel terkait keberatan sejumlah pengurus POBSI kabupaten/kota dan polemik keikutsertaan atlet tersebut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi