UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Pemerintah Kabupaten Bone berharap program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat diperluas ke seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Bone. Program ini dinilai menjadi peluang strategis untuk mendorong nelayan tradisional naik kelas melalui pengelolaan perikanan yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.
Harapan tersebut disampaikan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., saat menghadiri kegiatan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2026 di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Bupati Bone hadir bersama Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Pj. Sekretaris Daerah Bone Edy Saputra Syam, anggota DPRD Bone H. Muslimin, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua TP PKK Bone Hj. Maryam Andi Asman, serta Wakil Ketua TP PKK Bone Hj. Maya Damayanti A. Akmal.
Turut hadir Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP RI Fernando Jongguran Simanjuntak, S.St.Pi., M.Pi., Kepala Balai KKP Makassar Arafah Taslim, para kepala balai lingkup KKP se-Sulawesi Selatan, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan tersebut juga dikoordinasikan oleh panitia pelaksana Dr. Heri Riadi Alauddin.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Asman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas hadirnya program KNMP di Kabupaten Bone, khususnya di Desa Angkue.
Menurutnya, program tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Bone yang memiliki 11 kecamatan di wilayah pesisir dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.
“Di Kabupaten Bone terdapat 11 kecamatan pesisir. KNMP ini menjadi pilot project, dan kami berharap seluruh kecamatan pesisir nantinya bisa mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Andi Asman.
Ia menegaskan, keberadaan KNMP Angkue diharapkan tidak sekadar menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membawa perubahan nyata terhadap pola usaha dan kehidupan ekonomi masyarakat nelayan.
Program tersebut, lanjutnya, sejalan dengan harapan Presiden Republik Indonesia agar nelayan lokal dapat meningkatkan taraf hidup melalui dukungan fasilitas, teknologi, dan sistem pengelolaan perikanan yang lebih modern.
Terlebih, pembangunan satu kawasan KNMP dapat didukung anggaran pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp23 miliar.
“Harapan Bapak Presiden adalah bagaimana membantu nelayan lokal kita agar bisa naik kelas. Kalau sebelumnya pengelolaannya masih tradisional, sekarang kita dorong menjadi lebih modern. Apalagi anggarannya tidak sedikit, bisa mencapai Rp23 miliar,” ungkapnya.
Bupati berharap dukungan anggaran tersebut dapat menghasilkan fasilitas yang benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang aktivitas nelayan, meningkatkan produktivitas, serta memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sektor perikanan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, aktivitas usaha nelayan tidak boleh hanya berakhir pada proses penangkapan ikan, tetapi harus didukung fasilitas pendaratan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan.
Dengan sistem tersebut, nelayan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
Andi Asman turut mengajak masyarakat, kelompok nelayan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga serta merawat fasilitas KNMP agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Kita jaga bersama, kita kembangkan bersama. Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu, seluruh fasilitas yang telah dibangun harus dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP RI, Fernando Jongguran Simanjuntak, menjelaskan bahwa Bulan Bakti KKP 2026 dilaksanakan secara serentak di 27 lokasi dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kita melaksanakan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan di 27 lokasi secara serentak,” kata Fernando.
Ia menjelaskan, KKP terus mendorong penerapan konsep ekonomi biru sebagai arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Konsep tersebut mencakup pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kegiatan penangkapan ikan, serta perlindungan ekosistem laut agar sumber daya kelautan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Menurut Fernando, pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan dukungan serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat pesisir.
Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih tertata melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.
Fasilitas yang dikembangkan dalam kawasan KNMP meliputi dermaga dan tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, balai nelayan, pabrik es, serta cold storage atau tempat penyimpanan dingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
Selain itu, kawasan tersebut dilengkapi fasilitas bengkel kapal dan kios perbekalan guna memenuhi kebutuhan operasional nelayan.
Keberadaan berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai usaha perikanan, mulai dari penangkapan, penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran.
Bagi Kabupaten Bone, pengembangan KNMP di Desa Angkue diharapkan menjadi langkah awal pemerataan pembangunan kawasan perikanan terpadu di seluruh 11 kecamatan pesisir.
Pemerintah Kabupaten Bone pun berharap sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus diperkuat agar potensi kelautan dan perikanan daerah dapat dikelola secara maksimal, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi