UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Perkumpulan Collipujie kembali mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone agar segera menuntaskan proses pemeriksaan kode etik terhadap Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, menyusul polemik dugaan penganiayaan yang menjadi perhatian publik.
Ketua Umum Collipujie, Andi Afdhal, menegaskan bahwa proses penegakan kode etik tidak boleh terus berlarut-larut. Menurutnya, DPRD Bone memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan, objektif, dan akuntabel.
Ia menilai, persoalan yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh pejabat publik tidak semestinya hanya dilihat dari aspek hukum pidana. Sebab, terdapat dimensi etik dan tanggung jawab jabatan yang harus diperiksa secara terpisah oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Andi Afdhal kemudian menyinggung fenomena pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta sebagai gambaran bahwa mekanisme etik maupun kedinasan dapat berjalan melalui jalurnya sendiri tanpa harus selalu menunggu proses pidana berkekuatan hukum tetap.
"Jangan sampai publik mendapatkan kesan bahwa proses etik baru akan bergerak setelah seluruh proses pidana selesai. Keduanya memiliki ranah dan mekanisme masing-masing. Justru pemeriksaan etik harus segera memberikan kejelasan mengenai kelayakan seseorang dalam menjalankan amanah jabatan publik," tegasnya.
Menurut Andi Afdhal, ketegasan dalam menjalankan mekanisme etik penting untuk menjaga kehormatan lembaga DPRD agar tidak ikut tersandera oleh ketidakpastian penyelesaian polemik tersebut.
Dalam perspektif hukum, ia juga mengaitkan persoalan ini dengan pemikiran Hans Kelsen melalui teori Stufenbau des Recht atau bangunan bertingkat norma hukum. Teori tersebut menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi.
Bagi Collipujie, prinsip tersebut menjadi pengingat bahwa penyelesaian persoalan kelembagaan harus tetap berlandaskan aturan dan kewenangan yang berlaku. Mekanisme etik tidak boleh diabaikan, begitu pula proses pidana tidak semestinya dicampuradukkan dengan penilaian etik.
"Integritas pejabat publik bukan sekadar persoalan apakah seseorang nantinya terbukti bersalah atau tidak di pengadilan. Ada standar kepatutan, tanggung jawab moral, dan kehormatan jabatan yang juga wajib diuji. Kepentingan etik harus mendapatkan tempat yang serius dalam polemik ini," lanjutnya.
Selain mendesak BK DPRD Bone, Andi Afdhal juga meminta Partai Gerindra sebagai partai politik yang menaungi Andi Tenri Walinonong agar segera menunjukkan sikap.
Menurutnya, partai politik tidak boleh hanya hadir ketika kepentingan elektoral dan kekuasaan diperjuangkan. Partai juga memiliki tanggung jawab menjaga integritas, kelayakan, serta perilaku kader yang menduduki jabatan publik.
"Harus ada evaluasi internal dalam tubuh Partai Gerindra mengenai komitmen integritas dan kelayakan seorang anggota partai tersebut. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kehormatan jabatan publik justru dibiarkan menjadi beban institusi DPRD dan partai politik," ujarnya.
Collipujie menilai, sikap tegas partai politik dan ketuntasan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Andi Afdhal menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut satu individu, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab institusi publik dalam mempertahankan martabat dan kepercayaan masyarakat.
"Jabatan publik adalah amanah, bukan ruang untuk berlindung dari pertanggungjawaban. BK harus segera menuntaskan prosesnya, Gerindra harus menunjukkan sikap, dan masyarakat berhak mendapatkan kepastian. Jangan biarkan keadilan etik kehilangan momentum hanya karena lembaga yang berwenang memilih untuk terus menunda," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi