Oleh; Ismawati
Mahasiswa Magister Ilmu Kebidanan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan lautnya lebih luas daripada
daratannya. Kebanggaan itu sering terdengar di pidato dan buku pelajaran. Namun ada
pertanyaan yang jarang dijawab dengan jujur: ketika generasi hari ini menua, siapa yang
akan menjaga laut ini?.
Kondisi hari ini memberi alasan untuk cemas. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
memperkirakan sekitar 20 juta ton sampah per tahun perlu ditangani di perairan
Indonesia, 16 juta ton di antaranya berasal dari daratan. Target pengurangan kebocoran
sampah plastik ke laut sebesar 70 persen pada 2025 pun dilaporkan meleset. Pemantauan
LIPI pada 2019 terhadap 1.153 lokasi terumbu karang mencatat 33,82 persen berkondisi
buruk dan hanya 6,42 persen yang sangat baik. Pemetaan nasional 2025 mencatat luas
terumbu karang kini 2,3 juta hektare. Peta Mangrove Nasional 2025 mencatat luas
mangrove 3,45 juta hektare, tetapi Kementerian Kehutanan menyebut sekitar 1,3 juta
hektare atau 31 persen luasnya hilang sejak 1980.
Persoalan ini tidak berhenti pada ekologi. Peneliti BRIN mengingatkan bahwa kerusakan
terumbu karang membuat ikan konsumsi semakin sulit ditangkap. Artinya, laut yang rusak
berpotensi berujung pada pendapatan nelayan yang menurun, pangan yang kurang
terjamin, dan gizi keluarga pesisir yang ikut terancam. Menjaga laut sama dengan menjaga
kesehatan dan masa depan manusia yang hidup di sekitarnya.
Dari sudut pandang filsafat ilmu, kita sebenarnya tidak kekurangan pengetahuan. Data
tentang sampah, karang, dan mangrove tersedia. Yang masih kurang adalah kemauan
menerjemahkan pengetahuan itu menjadi tindakan, dan kesediaan memberi ruang bagi
mereka yang akan menanggung akibatnya paling lama, yaitu generasi muda.
Kaitan itu paling terasa dalam kebidanan. Bagi ibu hamil di kampung pesisir, laut yang
sehat berarti ikan yang tetap dapat ditangkap, pendapatan keluarga yang lebih stabil, dan
peluang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan. Bidan adalah
tenaga kesehatan yang paling dekat dengan mereka, tetapi edukasi gizi saja tidak cukup
bila laut yang menjadi sumber pangan keluarga sudah rusak. Karena itu, laut perlu dilihat
sebagai bagian dari kesehatan ibu dan anak, bukan urusan sektor perikanan semata.
Di sinilah tantangannya. Anak muda sering disebut penerus, tetapi jarang dilibatkan
sebagai pengambil peran. Di kampung nelayan, regenerasi justru terancam. Menurut
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), sekitar 80 persen nelayan kecil hanya berpendidikan di bawah SMP. Kajian lain menunjukkan profesi nelayan kerap dianggap
kotor, berat, dan kurang bergengsi oleh anak muda. Jika laut hanya dipandang sebagai
tempat bekerja orang tua, anak muda akan memilih menjauh darinya.
Lalu, apa yang dapat dilakukan generasi muda? Pertama, mulai dari kebiasaan sendiri.
Sebagian besar sampah laut berasal dari daratan, sehingga laut yang bersih dimulai dari
tempat sampah di rumah, sekolah, dan kampus. Kedua, menjembatani ilmu dan
masyarakat. Mahasiswa, peneliti, dan tenaga kesehatan, termasuk bidan, perlu hadir di
wilayah pesisir untuk mendampingi warga, bukan sekadar mengambil data. Ketiga,
berinovasi. Digitalisasi tata kelola perikanan, budidaya berkelanjutan, dan kewirausahaan
biru adalah ruang yang memanfaatkan kemampuan khas anak muda.
Namun tanggung jawab ini tidak boleh dibebankan pada anak muda saja. Pemerintah perlu
memastikan nelayan memperoleh penghasilan yang layak, memperluas pengelolaan
sampah di luar Jawa, memperkuat pendidikan kemaritiman sejak sekolah, serta
melibatkan pemuda pesisir dalam perencanaan dan pengawasan. Semangat tanpa
dukungan kebijakan hanya akan berujung pada kelelahan.
Laut bukan barang pinjaman yang bisa dikembalikan dalam kondisi apa adanya. Ia
diwariskan, dan kualitas warisan itu ditentukan oleh pilihan kita sekarang. Keberhasilan
sebuah benua maritim tidak diukur dari seberapa luas lautnya, tetapi dari seberapa sehat
laut dan manusia yang hidup di sekitarnya saat diserahkan kepada generasi berikutnya.
Sumber data: KKP (2025) tentang sampah laut; LIPI (2019) dan pemetaan nasional (2025)
tentang terumbu karang; Kementerian Kehutanan (2025) tentang mangrove; BRIN (2025);
KNTI (2023) dan Arvianti dkk. (2019), dikutip dalam prosiding INCOMA UPI.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi