UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Proyek perbaikan Jalan Perintis di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone kembali disorot setelah talud yang dikerjakan ambruk untuk kedua kalinya.
Talud tersebut sebelumnya jebol pada 5 Desember lalu.
Namun belum genap sepekan setelah dilakukan perbaikan, struktur itu kembali runtuh pada Kamis 11 Desember 2025 kemarin.
Lokasinya tepat di depan Kantor DPRD Kabupaten Bone, sehingga kerusakan ini menjadi perhatian publik dan memicu kritik.
Proyek dengan nilai anggaran Rp13,5 miliar ini pun dinilai bermasalah, terutama dalam hal kualitas pelaksanaan.
Anggota Komisi III DPRD Bone, dari Fraksi PKB, Farel Adywansyah, menyayangkan kejadian tersebut.
Menurutnya, kerusakan berulang ini menjadi indikasi bahwa ada persoalan serius dalam pengerjaan maupun pengawasan di lapangan.
“Dua kali jebol dalam waktu berdekatan ini tidak bisa dianggap kebetulan. Ada masalah pada mutu pekerjaan dan ada masalah pada pengawasan. Kontraktor dan konsultan sama-sama harus bertanggung jawab,” tegas Farel.
Ia menekankan bahwa DPRD Bone akan segera menggelar hearing untuk meminta penjelasan dari pihak kontraktor pelaksana.
Konsultan pengawas juga dipastikan akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kelemahan pengawasan yang mereka lakukan.
“Kami akan menjadwalkan hearing. Kontraktor harus hadir, begitu juga konsultan pengawas. Kami ingin tahu apa penyebab talud ini kembali ambruk dan di mana letak kesalahannya,” ujarnya.
Menurut Farel, talud yang ambruk dua kali dalam jangka waktu dekat menunjukkan adanya kelemahan serius, baik dari sisi metode kerja maupun supervisi teknis yang mestinya dilakukan konsultan.
“Proyek 13,5 miliar tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Konsultan pengawas juga jangan hanya tanda tangan laporan, tapi harus benar-benar mengawasi di lapangan,” tambahnya.
Farel menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan perbaikan nantinya benar-benar dilakukan sesuai standar konstruksi agar tidak kembali menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat.
“Kita ingin masyarakat aman dan pemerintah tidak dirugikan. Perbaikan nanti harus dilakukan lebih serius, dengan pengawasan ketat dari semua pihak,” imbuhnya.
DPRD Bone juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor dan konsultan yang menangani proyek tersebut.
Mereka mengingatkan bahwa setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran besar harus diselesaikan dengan mutu terbaik dan akuntabilitas penuh.
Dengan adanya hearing yang segera digelar, dirinya berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan terbuka dan solusi konkret untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa pada proyek-proyek berikutnya.
