UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE--Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan profesional. Komitmen tersebut diwujudkan lewat kegiatan Asistensi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa yang digelar di Novena Hotel, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan dana desa dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Acara dibuka langsung oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa dana desa bukan sekadar anggaran rutin, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan integritas dan profesionalisme.
“Saya ingin para kepala desa semakin profesional dan terbuka dalam menjalankan tugas. Kalau perlu kita buat lomba pengelolaan dana desa terbaik, dan akan diberikan hadiah bagi desa yang paling baik,” tegas Bupati di hadapan para kepala desa dan perangkat desa.
Menurutnya, gagasan lomba tersebut bukan hanya kompetisi, tetapi bentuk apresiasi bagi desa yang mampu mengelola anggaran secara inovatif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini juga diharapkan menumbuhkan budaya kerja sehat dan semangat perbaikan berkelanjutan di tingkat desa.
Bupati Bone juga mengingatkan para kepala desa agar tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi mampu menangkap peluang dari berbagai program strategis nasional untuk mendorong kemandirian desa. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, pengembangan sektor peternakan, serta pertanian produktif.
“Kepala desa harus mampu melahirkan inovasi agar desanya semakin mandiri,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Ketika desa kuat dan mandiri, maka fondasi pembangunan kabupaten juga akan semakin kokoh. Karena itu, inovasi dan pengelolaan keuangan yang baik harus berjalan beriringan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberi penekanan khusus kepada Inspektorat Daerah agar mengedepankan fungsi pencegahan dibanding penindakan. Pendampingan dan pengawasan dini dinilai penting agar kepala desa tidak terjerat persoalan hukum akibat lemahnya pemahaman tata kelola.
“Saya minta Inspektorat lebih mengutamakan pencegahan. Kita tidak ingin kepala desa terjerat persoalan hukum. Ini tanggung jawab bersama, mari kita perkuat sinergi,” pesannya.
Pendekatan preventif ini menegaskan bahwa pengawasan bukanlah ancaman, melainkan mitra bagi pemerintah desa. Inspektorat hadir untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan rasa aman dalam bekerja.
Melalui asistensi dan pendampingan ini, Pemkab Bone menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan publik, memperkuat integritas, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari desa yang kuat, pembangunan Bone dimulai. (*)
