UJUNGPENAMEDIA.COM,MAKASSAR -- Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus digenjot. Pemerintah Provinsi Sulsel mengalokasikan anggaran mencapai Rp3,7 triliun melalui skema tahun jamak atau Multi Years Project (MYP) 2025-2027.
Program tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer, jaringan irigasi yang melayani sekitar 54.000 hektare sawah, serta pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu.
Anggaran proyek tersebut bersumber dari hasil efisiensi APBD dan ditargetkan rampung pada tahun depan.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan terdapat empat alasan utama pemerintah provinsi memilih skema multiyears dibandingkan penganggaran tahun tunggal (single year).
Pertama, menjamin proyek tuntas dan memiliki kualitas konstruksi yang lebih baik.
Andi Sudirman menilai pengerjaan proyek berskala besar dalam waktu satu tahun tidak cukup untuk memastikan seluruh fasilitas dapat diselesaikan secara optimal.
Ia mencontohkan pembangunan jalan. Jika pengerjaan dilakukan secara terpisah setiap tahun, ruas jalan yang dibangun pada waktu berbeda akan memiliki usia dan tingkat kekuatan yang berbeda pula. Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan celah yang berpotensi mempercepat kerusakan, terutama ketika terjadi perubahan cuaca.
"Kalau kita mengerjakan secara multi years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun. Misalnya rumah sakit. Pembangunan fisik tahun ini, tapi masih banyak saja supporting facility gedung-gedungnya masih belum ditambahkan," ujar Andi Sudirman.
Kedua, menghemat biaya dan waktu proses lelang.
Menurut Andi Sudirman, pengerjaan proyek dalam paket besar melalui satu kali proses lelang lebih efisien dibandingkan harus melakukan tender berulang kali untuk paket-paket kecil.
"Satu kali lelang untuk nilai Rp500 miliar dibanding 10 kali lelang nilai Rp50 miliar itu jauh sangat berbeda," jelasnya.
Ia menyebut penganggaran dalam paket kecil berulang berpotensi menimbulkan losses dan pengulangan dalam proses penganggaran.
Ketiga, membuka peluang keterlibatan kontraktor berskala nasional.
Paket pekerjaan dengan nilai besar dinilai dapat menarik perusahaan dengan standar dan kapasitas nasional, termasuk perusahaan BUMN.
Meski demikian, Pemprov Sulsel tetap mewajibkan adanya keterlibatan pelaku usaha lokal melalui ketentuan local content sebesar 40 persen.
"Ketika paketnya besar, maka perusahaan yang masuk adalah rata-rata perusahaan yang standar nasional sehingga pembangunannya memang akan jauh lebih bagus. Kami mensiasatinya dengan mewajibkan mereka local content 40 persen sehingga kontraktor lokal bisa bergabung," katanya.
Keempat, menjaga kepastian pembiayaan dan arus kas daerah.
Skema multiyears juga memungkinkan Pemprov Sulsel mengatur pembayaran proyek secara lebih terukur sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Dengan pola tersebut, pemerintah dapat memproyeksikan kebutuhan pembayaran hingga dua atau tiga tahun ke depan sehingga risiko gangguan pembayaran maupun gagal bayar dapat ditekan.
"Dengan adanya multi years, maka cash flow pembayaran per bulan bisa dibuat sampai 2-3 tahun ke depan, sehingga kita aman untuk pembayaran dan gagal bayar bisa dihindari," pungkas Andi Sudirman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi