UJUNGPENAMEDIA.COM,BONE --Ketua Umum Ormas Collipujie, Andi Afdhal Dwi Putra, kembali mempertanyakan komitmen Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang sebelumnya diajukan terhadap Ketua DPRD Bone.
Sorotan tersebut disampaikan setelah sejumlah kekurangan administratif yang sebelumnya diminta Ketua BK DPRD Bone, Bahtiar Malla, telah dipenuhi oleh pihak Collipujie sekitar sepekan lalu. Namun, hingga kini, Andi Afdhal mengaku belum menerima tanggapan resmi terkait perkembangan maupun status laporan tersebut.
Menurutnya, setelah seluruh persyaratan administratif dilengkapi, BK DPRD Bone semestinya memberikan kepastian kepada pihak pelapor mengenai tindak lanjut aduan.
“Mungkin sekarang alasannya lagi reses, ambles, meres atau apalah istilahnya itu kalau ketemu konstituen. Sementara surat kami belum ada tanggapan resmi. Minimal kami meminta surat aduan kami ada jawaban. Jangan digantung lagi,” ujar Andi Afdhal.
Ia menegaskan, Collipujie tidak memaksakan agar laporan tersebut langsung dinyatakan terbukti. Pihaknya hanya meminta kepastian mengenai proses dan jawaban resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran etik anggota DPRD.
“Kalau memang tidak memenuhi unsur, sampaikan. Kalau memenuhi unsur dan harus diproses, silakan diproses. Yang kami persoalkan adalah jangan sampai surat kami kembali dibiarkan tanpa kejelasan,” katanya.
Andi Afdhal juga mengingatkan bahwa lambannya respons terhadap pengaduan publik berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi DPRD, khususnya BK yang memiliki fungsi menjaga kehormatan dan etika lembaga legislatif.
“Kami hanya ingin kepastian. Jangan sampai masyarakat melihat bahwa ketika ada aduan terhadap pejabat, prosesnya bisa menggantung tanpa batas waktu. BK harus menunjukkan bahwa mekanisme etik itu benar-benar berjalan,” tegasnya.
Ia mengatakan, Collipujie masih memberikan ruang kepada BK DPRD Bone untuk menjalankan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pihaknya berharap persoalan administratif yang sebelumnya diminta untuk dilengkapi tidak lagi menjadi alasan terhentinya proses.
“Kami sudah memenuhi apa yang diminta. Sekarang tinggal BK menunjukkan komitmennya. Jangan kami yang terus bertanya kapan diproses. Minimal berikan jawaban resmi kepada kami,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan saran dan informasi